CILEGON – Forum Kominikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kota Cilegon menggelar kunjungan ke kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon, Selasa (11/1).
Ketua FK-KIM Kota Cilegon Irwan Setiawan disambut baik Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila beserta jajarannya. Kedua lembaga pun sepakat untuk bermitra dan menjalin menjalin kerjasama dalam hal pertukaran informasi.
Irwan mengatakan bahwa KIM dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
“Alhamdulillah kepengurusan KIM di Kota Cilegon sudah terbentuk di tingkat kota hingga kecamatan dan beberapa kelurahan. Ke depan semoga semua kelurahan bisa kita bentuk,” kata Irwan.
Adapun tugas KIM, kata Irwan, di antaranya adalah sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi. “Pengurus KIM harus bisa menyaring Informasi yang benar dan salah (hoax). Memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa,” Katanya.
Dalam kesempatan itu, Irwan pun menyampaikan adanya informasi banyaknya warga binaan di Lapas Cilegon yang putus sekolah. “Kalau bisa ke depan Dindik bisa menjangkau Lapas Cilegon untuk menggelar pendidikan kesetaraan. Utamanya bagi warga Cilegon di sana, umumnya bagi semua warga binaan yang masih mau belajar,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dindik Kota Cilegon Heni Anita Susila mengapresiasi kunjungan pengurus KIM Cilegon. “Jujur kami baru tahu ada KIM dan ternyata mereka punya tugas yang sangat bagus sebagai mitra pemerintah daerah,” katanya.
Ke depan, pihaknya pun siap berkolaborasi dengan KIM terkait masalah-masalah di sekolah. “Masalah kami di sekolah-sekolah itu sering berhadapan dengan oknum LSM yang merangkap sebagai oknum wartawan. Mereka sering cari-cari masalah hingga meresahkan para guru dan kepala sekolah,” katanya.
Dia berharap, KIM mampu menjembatani masalah tersebut sehingga tidak timbul kesalahpahaman antara oknum LSM sekaligus oknum wartawan tersebut dengan pihak sekolah. “Nanti kalau ada masalah seperti itu kita akan coba ajak teman-teman KIM. Biar ada yang meng-klir kan,” harapnya.
Terkait pendidikan kesetaraan di Lapas Cilegon, Anita mengatakan bahwa sebetulnya sejak dulu sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara Dindik dengan Lapas. “Tapi karena faktor adminiatrasi, dimana sekarang harus ada Dapodik (data pokok pendidikan), ditambah pandemi, program itu terhenti,” jelasnya.
Ke depan, Heni juga berharap program pendidikan kesetaraan di Lapas Cilegon bisa kembali berjalan dengan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. (Ril/Fan)
