SERANG – Pemerintah Desa (Pemdes) Julang, Kecamatan Cikande, membagikan sebanyak 1.700 Kartu Julang Peduli (KJP) kepada masyarakat menengah kebawah dan yang belum tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asuransi Kesehatan. Jumlah itu, dipastikan dapat berkurang dan menambah tergantung kondisi ekonomi keluarga.
Diketahui, prodak KJP itu dipasangi barcode, agar tidak disalahgunakan atau diperbanyak di luar ketentuan desa. KJP ini juga, merupakan salah satu program Pemdes Julang dengan membuat kartu identitas peserta jaminan kesehatan desa. Sehingga, masyarakat Desa Julang bisa berobat tanpa dipungut biaya atau gratis.
Kepala Desa (Kades) Julang, Karso mengatakan, pihaknya tidak menentukan pelayanan kesehatan mana yang diperbolehkan untuk berobat menggunakan KJP. Namun, setelah warga selesai berobat itu harus memberikan bukti kwitansi yang sudah distampel dan KJP itu kepada pihak desa. Kemudian, pihak desa akan menggantikan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh warga.
“Mekanismenya seperti itu, jadi pakai uang mereka dulu untuk berobat. Setelah itu, mereka menunjukan buktinya dan baru kita ganti sesuai yang sudah dikeluarkan. Kemarin itu hampir 200 orang yang menggunakan fasilitas itu. Jadi, manfaatnya sudah terasa oleh masyarakat sekitar,” katanya kepada Tangerang Ekspres di ruang kerjanya, Senin (14/2).
Karso mengatakan, pihaknya membatasi pemakaian anggaran yang digunakan untuk kepentingan berobat pada KJP itu sebanyak Rp500 ribu pertahun. Sehingga, ketika jangka waktunya sudah habis, KJP itu dapat diperbarui kembali.
“Tinggal kalikan saja dalam satu keluarga misalkan ada lima orang, berarti Rp500 ribu dikali lima orang. Jadi, saya harap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kita kasih waktu satu tahun, setelah itu kita kasih lagi,” ujarnya.
Dikatakan Karso, program KJP ini merupakan salah satu janji kampanyenya pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021. Karenanya, dana yang digelontarkan pada program KJP ini berasal dari dana pribadi.
“Yang jelas kami ini mau mencoba untuk disela kesulitannya pemerintah menjalankan program yang tepat sararan, kami mencoba untuk hadir melakukan sesuatu yang menurut kami ini tepat, meski pembiayaannya itu dari anggaran pribadi,” ucapnya.
Selain program KJP, kata Karso, pihaknya juga ada program santunan duka yang dianggarkan sebesar Rp3 juta. “Jadi kalau ada warga kita yang sudah meninggal dunia, nanti kita serahkan ke alih waris nya itu Rp3 juta,” katanya.
