PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Provinsi Banten dan BMKG yang digelar secara daring di ruang Pintar Pemkab Pandeglang, Selasa (15/2). Rakor itu dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi ancaman yang diakibatkan oleh erupsi Anak Gunung Krakatau (AGK) dan potensi Megathrust Selat Sunda.
Menurut Irna, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan BMKG, penting diadakan rakor sebagai antisipasi ancaman bencana alam yang terjadi. Sebab, kata Irna, ancaman ini sifatnya kongkuren, bukan hanya daerah namun berkaitan dengan provinsi dan pemerintah pusat.
“Ada dua ancaman yang kemungkinan terjadi baik erupsi AGK maupun Megathrust Selat Sunda, apapun itu bentuknya bencana perlu kita antisipasi dengan melakukan mitigasi bencana lebih awal,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hampir 60 persen masyarakat Pandeglang rumahnya belum tahan gempa. Tentu yang sudah terbangun tidak dapat diubah. Untuk itu yang belum terbangun harus menggunakan metode rumah tahan gempa.
“Rumah di sepadan pantai terus kami edukasi. Ada enam kecamatan pesisir yang kami cemaskan, yaitu Labuan, Carita, Panimbang, Cigeulis, Cimanggu, dan Sumur. Ini perlu kami petakan lebih jauh terkait ancaman yang dapat terjadi,” ujarnya.
Irna juga menyampaikan, sejauh ini mitigasi bencana terus dilakukan secara pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media bersatu padu berkoordinasi.
“Dari enam kecamatan pesisir, Sumur yang harus menjadi perhatian khusus karena dengan patahan di sana ada kurang lebih 11.125 jiwa tinggal di pesisir pantai tersebar di tujuh desa. Saya tidak mau masyarakat kami menjadi korban. Untuk itu kami terus melakukan mitigasi hingga pemasangan tanda jalur evakuasi yang kini mulai pada hilang dan membangun kembali sarana komunikasi penyebar luasan informasi,” tuturnya.
Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya, kata Irna, agar logistik bisa segera didistribusikan saat terjadi bencana, tahun ini akan dibangun delapan lumbung sosial yang dibangun beberapa titik atas kolaborasi pemda dan Kementerian Sosial.
“Di sana tersedia logistik, sanitasi, genset dan lainnya. Karena pelajaran kemarin butuh waktu lama tiba di lokasi bencana untuk mendistribusikan logistik,” paparnya.
Kepala BMKG, Dwikorita mengatakan, nampaknya kewaspadaan sudah terbangun di kabupaten dan kota di Banten dan diikuti langkah-langkah kesiapsiagaan.
“Tujuan kita hari ini lebih menguatkan langkah yang sudah terbentuk, sehingga jika bencana itu terjadi kesiapsiagaan sudah terbentuk,” ungkapnya.
Menurut dia, ancaman yang mungkin terjadi menuntut kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian sosial ekonomi. Dengan koordinasi, kata dia, bukan menakuti justru terjadi koordinasi dan kolaboratif untuk mengantisipasi.
“Ujung akhirnya SOP bersama, tidak sendiri-sendiri, nanti diuji SOP tersebut jalan tidak dengan begitu akan terwujud zero victims (tanpa korban dan tanpa kerusakan apabila gempa dan tsunami),” imbuhnya
Dikatakan Dwikorita, ada 12 hal yang harus ditindaklanjuti sebagai mitigasi bencana. Yakni, peta bahaya gempa, identifikasi penduduk zona bahaya, identifikasi sumber daya pengurangan resiko, sarana evakuasi, dan menerapkan bangunan tahan gempa.
Kemudia, menggencarkan sosialisasi edukasi untuk masyarakat dan siswa sekolah, gerakan tas siaga bencana, latihan driil gempa dan tsunami, menyiapkan jaringan komunikasi untuk penyebaran informasi, commad center, rencana operasi darurat, dan penataan ruang dan wilayah berbasis risiko gempa.
“Tadi beberapa bagian sudah disampaikan oleh Bupati Pandeglang, tinggal dilakukan pengecekan apa yang belum dilaksanakan,” ujarnya.(mg-5/tnt)
