SERANG–Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten
berpartisipasi dalam kegiatan Perwakilan Kementerian Keuangan Banten goes to Stakeholders yang diselenggarakan dalam bentuk webinar sosialisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2021 dan Outlook 2022, Kamis (17/2). Acara ini dihadiri oleh 220 pemangku kepentingan.
Kegiatan ini diselenggarakan secara online dan menghadirkan Kepala Kanwil DJP Banten, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten yang sekaligus menjadi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Banten.
Dalam acara ini, pimpinan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Banten memberikan paparan mengenai kondisi APBN tahun 2021 termasuk di dalamnya realisasi penerimaan negara baik
dari pajak maupun bea dan cukai. Selain itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten Ade Rohman memaparkan tantang realisasi APBN Provinsi Banten yang mencapai 95, 99%
dari pagu yang ditetapkan.
Paparan dilanjutkan dengan materi tentang dinamika dan outlook ekonomi makro Banten oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat. Dalam paparannya, Imaduddin menyampaikan bahwa kenaikan penyebaran Covid-19 varian Omicron dan meningkatnya tensi geopolitik mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kepala Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan menyampaikan keberhasilan kinerja Kanwil DJP Banten di tahun 2021 yang tercermin dalam tercapainya target penerimaan Kanwil DJP Banten hingga 100,03% atau setara dengan Rp 53 Triliun rupiah.
Begitu pula Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio menyampaikan tercapainya target penerimaan pabean dan cukai sebanyak 136,35% atau setara 4,4 Triliun rupiah.
Seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan Banten di bawah koordinasi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari berkomitmen bersama demi kinerja APBN yang semakin baik di tahun 2022 agar dapat membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian, khususnya di Provinsi Banten.
Dalam sesi diskusi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr. Hady Sutjipto sebagai salah satu perwakilan stakeholder Kementerian Keuangan di Banten menyampaikan pandangannya mengenai kondisi perekonomian Banten dan menyoroti peran Kementerian Keuangan untuk memulihkan konsumsi masyarakat, mendorong APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras, dan menahan laju tekanan terhadap perekonomian agar mampu mengatasi dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. (ril/fan)
