SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten tengah menyusun rencana mitigasi bencana banjir di Provinsi Banten. Hal itu dilakukan guna mengetahui langkah pasti yang harus diambil bila terjadi banjir.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Banten, Asep Mulya mengatakan, penyusunan mitigasi bencana banjir dilakukan bersama dengan kabupaten/kota dan stakeholder lain yang ada di Provinsi Banten.
Langkah tersebut merupakan hal baru yang dilakukan oleh BPBD Banten. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir dampak atas bencana banjir.
“Untuk level provinsi baru sekarang kita mencoba mengakomodir dokumen-dokumen dan menyusun itu. Tujuannya agar kita bisa prepare mitigasi ketika bencana sudah terjadi kita sudah tahu berbuat apa,” katanya usai menggelar Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Banten Tahap I di kantor BPBD Banten, Selasa (22/8/2023).
Ia mengatakan, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Banten yang rawan terdampak bencana banjir, khususnya di wilayah bantaran sungai. Seperti di Tangerang Utara dan Kabupaten Pandeglang.
“Ada 14 potensi bencana, dan saat ini kita fokuskan banjir dan tsunami,” ujarnya.
Menurut Asep, hasil penyusunan draf itu nanti akan diuji di beberapa wilayah yang rawan. Hal itu dilakukan untuk menguji kesesuaian atau kelayakan atas rencana tersebut.
“Rencana kontinjensi yang ditekankan bahwa kita selaku BPBD tugasnya koordinasi, dan komando agar bisa siapa berbuat apa. Sudah banyak terjadi dan kita panik karena tidak memiliki rencana mitigasi itu,” terangnya.
Sementara itu, Wakl Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, rencana kontinjensi penting untuk disusun dan disosialisasikan agar masyarakat siap.
“Sifat kontinjensi bencana dibutuhkan untuk menganalisis dan persiapan sebuah bencana, dengan asumsi bencana itu bisa saja terjadi bisa tidak. Bencana bisa jadi besar, bisa jadi kecil cara pandangnya seperti itu,” katanya.
“Ini penting banget, kita kadang-kadang memutuskan sesuatu bencana saat sudah terjadi, dan itu disaat kritis gak sistematis,” tambahnya.
Menurutnya, mitigasi tersebut tentunya akan melibatkan banyak stakeholder. Diantaranya mulai dari pemerintah daerah melalui BPBD, kepolisian, TNI, hingga masyarakat itu sendiri.
“Nanti semua pihak menyiapkan tugasnya masing-masing,” paparnya.
Reporter: Syirojul Umam
Editor: Sutanto Ibnu Omo
