SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten menuntut PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) menghentikan pembelian gabah dari para petani. Karena, PT WPI diduga memonopoli pembelian gabah petani dengan harga tinggi. Sementara pengusaha penggilingan padi tidak mampu bersaing dengan harga yang tinggi tersebut.
Tuntutan itu disampaikan saat aksi demonstrasi ratusan pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten di depan gedung PT WPI di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (30/8/2023).
Aksi itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, yang sebelumnya berkumpul di lapangan Padeg Kasemen, Kota Serang, lalu konvoi menggunakan mobil pick up dan truk menuju ke PT WPI.
Di lokasi, terlihat aparat kepolisian dan sekuriti perusahaan berjaga di depan pintu masuk PT WPI. Massa aksi memulai orasinya, sembari ada yang membawa spanduk bertuliskan tuntutan. Salah satunya tertulis “Hentikan Pembelian Gabah ke Para Petani”.
Kemudian, sekitar satu jam berorasi, perwakilan dari pengusaha penggilingan padi diminta untuk masuk ke perusahaan untuk melakukan audiensi dengan pihak PT WPI.
Salah satu pengusaha penggilingan padi dari Tangerang, Ahmad Ruslan mengatakan, audiensi dengan pihak PT WPI berjalan alot karena tidak menemukan titik temu solusi. Akhirnya mereka meminta adanya keputusan dari Pemprov Banten mengenai permasalahan tersebut. Namun, pihaknya tetap menuntut PT WPI untuk menghentikan pembelanjaan gabah yang ada di Provinsi Banten.
“Respons Wilmar minta kebijakan dari pihak ketiga yaitu pemerintah, tinggal menunggu keputusan gubernur saja. Nanti, pihak kepolisian akan menyampaikan permasalahan ini ke Pemprov Banten, hasilnya akan disampaikan ke kami, dan nanti ada pertemuan dengan Pj Gubernur Banten,” katanya kepada wartawan di lokasi aksi.
Apabila Pemprov Banten tidak merespons, kata Ruslan, pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten akan kembali melakukan demonstrasi besar-besaran dengan membawa massa aksi yang lebih banyak. Karena, Pj Gubernur Banten tutup mata terhadap permasalahan yang dialami para penggilingan padi se-Provinsi Banten.
“Kita tunggu saja surat keputusan dari Pj Gubernur Banten, kalau memang tidak ada, artinya dia tidak merespons keluhan dari warganya sendiri. Dengan begitu, kita akan kembali lakukan demonstrasi dengan membawa massa aksi yang lebih banyak dari hari ini,” ujarnya.
Dikatakan Ruslan, kondisi pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten saat ini 80 persen sudah terkapar atau sudah lama tutup. Atas dasar itu, demonstrasi dilakukannya untuk kembali menghidupkan pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten.
“Kalau gak terkapar ngapain harus adakan aksi. Sudah lama tutupnya. Kalau alasannya sekarang tidak belanja gabah memang sekarang bukan waktunya pembelian gabah. Jadi, karena masalah inilah kita lakukan aksi,” ucapnya.
Sementara itu, GM PT WPI, Tenang Sembiring mengatakan, aspirasi dari para pengusaha penggilingan padi se-Provinsi Banten telah diterimanya namun tidak menemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Sehingga, pihaknya meminta untuk melakukan mediasi dengan pemerintah daerah setempat dan Pemprov Banten, supaya mendapat solusi terbaik untuk kebaikan bersama.
“Tadi kita menerima perwakilan dari pengusaha penggilingan padi untuk melakukan audiensi, kita serap aspirasi mereka. Tapi, kita ingin berdialog bersama dengan pemerintah daerah setempat bersama para pengusaha penggilingan padi di pemerintahan,” katanya.
Sementara itu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyatakan siap untuk kembali memfasilitasi pertemuan antara PT WPI dengan para pengusaha penggilangan padi. Sebelumnya, kedua belah pihak pernah bersepakat untuk bisa saling bekerja sama setelah dipertemukan di Pendopo Bupati Serang beberapa bulan lalu.
“Kita harus duduk bareng lagi, karena awalnya sudah kami pertemukan rapat bersama di Pendopo. Awalnya ada kesepakatan, Wilmar sudah iya, dan Forum Penggilingan Padi juga iya. Mungkin ada yang tidak dijalankan. Tentu harus ada solusi terbaik kepada kedua belah pihak,” kata Tatu melalui siaran tertulis.
Tatu mengaku sudah berkomunikasi dengan para pengusaha penggilangan padi maupun pihak Wilmar. “Kami di pemda, tentunya akan melanjutkan memfasilitasi mereka, untuk duduk bersama lagi. Rasanya harusnya ada solusi. Dari awal pertemuan dulu, saya juga menyampaikan. Ini harus win win solution,” tegasnya.
Saat pertemuan dengan PT Wilmar dan para pengusaha penggilingan padi, Tatu mengaku menyampaikan berbagai pesan. “Saya sampaikan kepada pihak Wilmar. Para pengusaha penggilingan padi ini harus hidup karena forum ini di Kabupaten Serang dibentuk oleh kami. Ini bagian dari masyarakat yang diberi tugas membina para petani. Kami sudah berbagi tugas,” ujar Tatu.
Pada pertemuan tersebut, kata Tatu, PT Wilmar Padi Indonesia menyepakati memberikan ruang untuk para pengusaha penggilingan padi dalam menjalankan usahanya. “Saya menyampaikan juga ke Wilmar, saya tidak membahas kabupaten kota lain. Saya sudah minta ke Wilmar, dan menyepakati. Jadi saya agak aneh kenapa tidak berjalan,” tandasnya.
Menurut Tatu, dari Wilmar sudah berkomunikasi menawarkan solusi alternatif. “Nah ini harus duduk bersama, saya tidak bisa memutuskan, kita harus duduk bersama, kita carikan titik kesepakatannya. Segera kami pertemukan kembali,” tegasnya.
Reporter: Agung Gumelar
Editor: Sutanto Ibnu Omo
