SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemprov bersama DPRD Banten tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2023. Beberapa konsen yang dibahas yakni anggaran untuk pemenuhan hak publik, hingga kendaraan dinas mobil listrik.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya telah menyetujui usulan pengadaan kendaraan mobil listrik dari Pemprov Banten. Kendaraan yang akan dibeli menggunakan APBD perubahan tersebut hanya diperuntukkan bagi Pj Gubernur Banten dan Pj Sekda Provinsi Banten.
“Mobil listrik itu bagian dari usulan Pemprov, dan kita tidak masalah,” katanya, Senin (11/9/2023).
Meski begitu, pihaknya meminta kendaraan listrik dengan harga yang tidak terlalu mahal, atau berada di kisaran Rp400-Rp600 juta.
“Mobil listrik sesuai dengan usulan, tapi kita minta mobil tidak terlalu mahal, ya setara dengan mobil operasional pada umumnya, seperti Toyota Innova atau Fortuner,” ujarnya.
Ia mengaku, pengadaan mobil listrik yang murah dilakukan agar tidak membebani APBD Pemprov Banten. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Sementara pimpinan DPRD tidak menganggarkan kendaraan dinas mobil listrik karena keterbatasan anggaran.
“Dua unit itu untuk Pj Gubernur, dan Pj Sekda, kita konsen kepada hal-hal publik,” terangnya.
Tak hanya itu, dalam RAPBD Perubahan 2023, pihaknya akan fokus untuk pelayanan publik, seperti layanan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemenuhan hak ini belum dianggaran 100 persen pada APBD murni 2023.
“Hak publik yang menjadi sorotan kita adalah BPJS, BPJS itu baru dianggarkan 5 bulan lagi, itu yang menjadi perhatian kita, BPJS harus dipenuhi 100 persen. Supaya sampai akhir tahun layanan BPJS kepada masyarakat yang membutuhkan BPJS, didanai pemerintah itu bisa mendapatkan layanan full,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga memastikan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tidak kurang dari 5 persen. Terlebih pihaknya telah banyak menerima laporan bahwa di daerah-daerah terdampak kekeringan akibat El Nino.
“Kita sudah banyak merima laporan dari daerah-daerah kekeringan, makannya kita perhatinkan betul BTT jangan sampai kurang, dan kita berharap daerah yang ada masalah di kemarau ini, maka kepala daerah bersurat kepada Pemprov atau kepada DPRD. Sebagain dari proses bencana di Banten sehingga bisa menggunakan dana BTT,” ungkapnya.
“BTT itu anggarannya Rp65 Miliar, dan Rp160 Miliar BPJS untuk sampai 12 bulan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, RAPBD Perubahan 2023 masih dalam pembahasan.
“Masih ada satu tahapan lagi pembahasan RAPBD-nya, rencana Sabtu depan penyampaian nota kesepahaman,” katanya.
Ia mengaku, beberapa yang dibahas seperti pengadaan kendaraan dinas mobil listrik, perubahan nilai penambahan pendapatan, pengurangan belanja, hingga BTT.
“Mobil listrik kemarin sekilas dibahas, nanti dimatangkan di proses RAPBD Perubahannya, ada perubahan nilai penambahan pendapatan, mengurangi beberapa belanja sehingga seimbang. Tapi belum bisa disampaikan sekarang, nanti kalau sudah di sampaikan ke Kemendagri ada sosialisasi,” paparnya.
Reporter: Syirojul Umam
Editor: Sutanto Ibnu Omo
