SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Keluarga Besar Dzurriyat Kesultanan Banten menggelar silaturahmi Akbar di Banten Islamic Center, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Minggu (12/11).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kasepuhan kesultanan Banten, seperti KH TB Fathul Adzim Chatib, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, hingga ratusan ulama, kiyai, warga yang memiliki garis nasab ke Kesultanan Banten. Bahkan, hingga menghadirkan Buya Nik Abu Aswad Alkubro dari Kesultanan Kelantan, Malaysia.
Ketua Panitia Silaturahmi Akbar, TB M Iman Ibrahim mengatakan, silaturahmi Akbar ini merupakan pertama kalinya dalam 200 tahun sejak kevakuman Sultan Banten. “Sejak tahun 1825 baru sekarang lagi, ini momen besar yang dinanti-nanti, sebelumnya biasanya hanya keluarga anu, Bani anu, dan yang lainnya,” katanya kepada awak media.
Kegiatan ini juga berhasil menyatukan 7 lembaga kesultanan yang terafiliasi dengan Kesultanan Banten. Di antaranya, Badan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten (BKKMHB), Badan Nasab Kesultanan Banten (BNKB), Forum Dzurriyat Kesultanan Banten (FDKB), Paguyuban Trah Kesultanan Banten (Patrah), dan Dzurriyat Panembahan Maulana Yusuf, dan semuanya terafiliasi pada Kesultanan Banten. “Ini adalah konsekuensi kita karena Kesultanannya ada namun sosok Sultannya belum muncul,” ujarnya.
Dalam silaturahmi akbar ini, pihaknya juga telah menetapkan beberapa kesepakatan yang nantinya menjadinya program ke depan. Hal ini menyusul dengan banyaknya kasus warga yang sembarangan memasang nama Tubagus (TB) dan Ratu sebagai keturunan atau nasab kesultanan Banten, sekaligus memperkuat Dzurriyat Kesultanan Banten.
“Dulu leluhur zaman Belanda itu menyembunyikan gelarnya, punya Tubagus tapi tidak dipakai, sekarang fenomena yang tidak punya nasab mengaku-ngaku untuk mendapatkan privillage untuk minimal dihormati masyarakat, ada juga demi kepentingan politik, bisnis, dan lainnya,” terangnya.
Beberapa kesepakatan itu, yakni pertama menetapkan lembaga otoritatif, selanjutnya berkomunikasi dengan MUI Banten untuk mengeluarkan fatwa tentang dzurriyat. “Karena ini tidak hanya kearifan lokal saja, melainkan juga menyangkut nasab nasab Ahlu bait Rasulullah,” jelasnya.
Selanjutnya, fatwa tersebut akan dijadikan dasar untuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda). Misalnya yang mengikat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Contohnya kalau ada anak yang diberikan TB atau Ratu itu harus ada surat khusus validasi dari lembaga ini,” jelasnya.
Imam mengatakan, hal ini merupakan langkah jangka pendek, dimana ditargetkan akan terealisasi pada 2-3 tahun mendatang. “Itu baru jangka pendek, insya Allah ada jangka menengah dan panjangnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyambut baik upaya bersatunya Keluarga Besar Keturunan atau Dzurriyat Kesultanan Banten. Menurutnya, hal itu merupakan langkah-langkah untuk bersatu memuliakan Kawasan Kesultanan Banten serta menjadi daya dukung dalam membangun Provinsi Banten.
“Ada 7 dzuriyat selama ini, yang tadi menurut informasinya telah disatukan dalam satu dzurriyat dari Kesultanan Banten Sultan Maulana Hasanudin. Telah dibentuk formatur untuk membuat kepengurusan itu,” katanya.
“Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan itu nanti, upaya merunutkan silsilah Kesultanan Banten, apa pun bentuk yang dirumuskan saya tidak mengintervensi,” sambungnya.
Ia berharap, dzurriyat yang tersusun bisa menata kembali struktur Kesultanan Banten sebagai satu pendekatan budaya seperti kesultanan-kesultanan lain di Indonesia.
“Seperti di Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan lainnya. Ada banyak model yang eksis dan ada organisasi kesatuannya dalam rangka kesultanan-kesultanan di Indonesia,” paparnya. (mam/fan)
