SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID, – Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Banten mencatat, realisasi belanja negara di Provinsi Banten hingga November 2023 mencapai Rp23,55 triliun, atau 88,40% dari pagu anggaran.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Banten, Amra mengatakan, realisasi tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 1,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
“Belanja negara terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah (TKD). Belanja K/L mencapai Rp8,18 triliun atau 81,75% dari pagu, menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,77%,” katanya dalam konferensi pers melalui virtual, Rabu (27/12).
Ia menjelaskan, salah satu komponen penting pada belanja K/L adalah belanja modal yang digunakan untuk biaya pembebasan lahan, peningkatan kapasitas jalan, pengamanan pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, pembuatan sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
Pertumbuhan belanja modal mencapai 16,37%, merupakan kontribusi dari pembangunan jaringan pengaman pantai KEK dan rekonstruksi jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pekerjaan mekanikal, elektrikan, dan plumbing pada Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika. Selain itu Belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp1,02 triliun atau 86,67% dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 19,33%. Program bansos seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar memberikan akselerasi signifikan pada pertumbuhan ini.
“Belanja TKD terealisasi sebesar Rp15,37 triliun, atau 92,40% dari pagu, dengan pertumbuhan 1,41%. Realisasi TKD disalurkan untuk mendukung belanja Pemda yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa menjadi komponen utama yang tumbuh positif,” tuturnya.
Amra juga menekankan bahwa belanja negara telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Belanja negara mendukung program-program strategis nasional dan daerah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, di waktu yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten, Cucu Supriyatna mengatakan, realisasi penerimaan pajak mencapai 93,74% dari target, atau terealisasi sebesar Rp63,229 triliun.
“Pertumbuhan sebesar 3,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022,” katanya.
Ia menjelaskan, jenis pajak seperti PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPh 21 menjadi kontributor utama dengan masing-masing 32,82%, 22,04%, dan 16,97% dari total penerimaan pajak.
Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar dan Industri Pengolahan mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 4,90% dan 5,23%, dengan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak hingga November 2023.
“Penerimaan pajak di Provinsi Banten memberikan kontribusi signifikan bagi APBN. Penerimaan pajak mendukung program pembangunan nasional dan daerah, termasuk penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan reformasi struktural,” paparnya. (mam/fan)
Reporter: Syirojul Umam
Editor: Ifan R Abdullah
