SERANG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, berdasarkan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 10 daerah dengan inflasi tertinggi nasional. Provinsi Banten salah satu daerah tertinggi dengan inflasi 3,06 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 2,61 persen.
Tingginya inflasi di Banten, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan warning kepala seluruh Penjabat (Pj) yang ada di daerah, termasuk Pj Gubernur Banten untuk serius menangani inflasi di daerah. Hasil itu pun akan menjadi evaluasi untuk Pj yang ada di daerah.
Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian saat melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui virtual, Senin (8/1). Penyumbang tingginya angka inflasi itu masih didominasi oleh bahan kebutuhan pokok yang sama dengan sebelumnya yakni cabai merah dan beras.
Cabai merah berdasarkan data BPS Provinsi Banten menyumbang angka inflasi sebesar 0,55 persen. Sedangkan beras 0,44 persen. Tito meminta, bagi daerah dengan inflasi tinggi untuk mengecek permasalahan terjadinya kenaikan, dan mencari solusi sebagai bentuk keseriusan dalam menangani inflasi di daerah.
“Ada daerah yang tinggi, ada juga yang rendah, yang tinggi tolong dicek masalahnya apa dicek, duduk bersama dengan forkopimda. Kalau tidak paham panggil ahlinya untuk membantu menelusuri masalahnya dan menemukan solusinya, jangan dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta daerah untuk gencar melakukan gerakan pangan murah, dan batuan sosial seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pihaknya pun akan mencatat daerah mana saja yang telah melakukan hal itu, dan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pj di daerah.
“Ini akan jadi evaluasi bagi rekan-rekan penjabat, dan kita juga akan sampaikan kepada kepala daerah definitif. Gerakan pangan murah, dan bantuan sosial sangat memberikan arti. Itu membuat terjaganya daya beli masyarakat, dan membuat inflasi terjaga,” ujarnya.
Tito menuturkan, evaluasi itu juga akan berpengaruh terhadap kelayakan pemberian bantuan dana insentif daerah atau fiskal yang akan diberikan kepada daerah sebesar Rp10 miliar.
“Kemenkeu akan berikan dana insentif daerah setiap tiga bulan. Kita tahu tahun lalu ada 34 daerah yang mendapatkan dana insentif fiskal, dan total besarnya Rp1 triliun dalam rangka medorong daerah tangani inflasi,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Desember 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan 3 kota sebesar 3,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56.
Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 3,50 persen dengan IHK sebesar 119,90. Berikutnya di Tangerang sebesar 3,17 persen dengan IHK sebesar 115,37.
Inflasi terendah terjadi di Serang sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 120,24.
Sementara berdasarkan bulan sebelumnya, yakni pada September 2023 terjadi inflasi secara yoy sebesar 2,04 persen, lalu naik di bulan Oktober 2023 sebesar 2,35 persen dan naik lagi di bulan November 2023 sebesar 3,03 persen.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti mengakui bahwa inflasi di Banten terus mengalami kenaikan seperti yang dicatatkan BPS Banten.
“Dalam rapat koordinasi tadi, bapak Menteri Dalam Negeri dan tadi sudah disampaikan posisi masih tetap kita di angka 3,06 persen,” katanya usai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Meski begitu, capaian saat ini masih cukup moderat atau tingkat inflasi masih dalam batas wajar. Sebab target inflasi secara nasional itu di 2023 adalah 3 persen ±1. Hal ini bisa terjadi disebabkan disisi supplay dan demmand masih cukup stabil karena masih terdapat keuntungan bagi sisi industri maupun kondusmen.
“Tentunya saja kita masih berupaya agar inflasi ini bisa berada di bawah 3 persen,” terangnya. (mam)
