Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting agar subsidinya dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini juga menjadi perhatian agar program yang sama tidak terjadi terulang seperti di Kota Cilegon, dimana programnya hanya berjalan dalam satu tahun.”Peristiwa Cilegon tidak mau terulang, setahun doang operasi, karena tidak ada sinergi, dan tidak ada kelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa pembahasan yang belum rampung yakni terkait subsidi yang ada diberikan. Pembahasan ini perlu melibatkan pengusaha angkutan umum, Pemprov Banten, dan DPRD Banten.
“Kendalanya angkutan masal kemungkinan adalah subsidi, subsidi berlanjut harus ada kebijakan dulu,” ujarnya.
“Konsep yang kami kaji yaitu operasional kita bayar, tapi pendapatan nanti masuk ke pendapatan asli daerah (PAD),” sambungnya.
Tri menuturkan, berdasarkan perhitungan awal, ia menggambarkan subsidi yang akan diberikan sebesar Rp6 ribu perpenumpang untuk koridor pendek. Namun hal itu perlu negosiasi ulang antar pihak.
