Dohiri menuturkan, pihaknya akan berkordinasi dengan lurah dan camat agar dana kelurahan bisa digunakan untuk memberi mesin pomba portable. “Alat komunikasi (HT) juga bisa dibeli pakai dana bantuan kelurahan dan ini di Kemendagri boleh,” katanya.
Meskipun Redkar merupakan sukarela dan tidak dibayar namun, pihaknya memasukan mereka menjadi anggota BPJS Ketenagakeraan. Artinya, premi atau iuran tiap bulan akan dibayarkan oleh DPKP.
“Mulai tahun ini anggota redkar kita masukan dan kedalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan premi mulai dibayar tahun ini. Total anggaran yang kita siapkan sekitar Rp350 juta,” tutupnya. (bud)
