“Modus ini sudah tidak asing lagi. Pemilu pun bisa memobilisasi guru apalagi pilkada,” beber Riko.
Ia mengatakan, sistem dalam birokrasi tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan politik. Birokrasi lahir untuk kepentingan pelayanan publik yang berbasis untuk kepentingan umum. Ia mendorong Pj Wali Kota Tangerang berani mengeluarkan kartu merah dan memberikan sanksi tegas, kepada pejabat yang memobilisasi ASN untuk kepentingan politik pilkada.
“Jadi langsung lah diberikan sanksi keluarkan kartu merah untuk pejabat yang bermain di ranah itu,” tandasnya lagi.
Dia juga mengkhawatirkan adanya politisasi bansos, dan program kegiatan kesejahteraan sosial lainnya. Bahkan di Kota Tangerang adanya program bantuan program Tangerang Cerdas. Pada pelaksanaan Pilkada nanti, sangat berpotensi menjadi ruang politisasi birokrasi.
“Kenapa kita khawatir adanya politisasi birokrasi, karena pemerintah pusat telah memberikan contoh dalam hal ini,” sambungnya.
