“Pejabat pemerintah sebagai orang yang mengendalikan birokrasi harus memiliki nafas dengan sistem itu sendiri. Jadi aparatur sebagai penggerak birokrasi, birokrasi sebagai sistem itu harus satu nafas,” tambah Riko.
Meski demikian, dia juga mengakui, sebagai warga negara berkedudukan memiliki hak yang sama dalam hal ini, untuk memilih dan dipilih. Pada konteks ini maka birokrat atau pejabat yang masuk untuk dipilih tidak bisa melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan ruang pelayanan tersebut.
Menurutnya, pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada semakin rumit menanamkan sikap netral pada birokrasi. Karena faktor pemerintah pusat juga yang memberikan contoh menggandeng-gandeng untuk menarik kepentingan birokrat didalam kepentingan partai politik.
BACA JUGA: Target Ingin Membuat Koalisi Besar
“Jadi ada contoh dari pusat menarik-narik birokrasi dalam kepentingan politik. Tidak heran pada pelaksanaan pilkada pun punya karakter yang sama,” tukasnya.
Menurutnya, tidak heran apabila adanya pejabat pemerintah daerah yang bermain dalam ruangan birokrasi menyeret ke ranah politik.
