“Tidak hanya kepala dinas, Pj nya pun akan bermain-main di area itu. Jadi netralitas itu menjadi semu, hanya retorika saja tidak mampu dipraktikan,” kata Riko.
Pj Wali Kota Tangerang Nurdin memahami ada kekhawatiran masyarakat, pelayanan akan terganggu dengan adanya 4 pejabat yang ikut kontestasi Pilkada.
“Semua sudah ada mekanismenya. Ada sistem penilaian kinerja bagi ASN, ada pengawasan dari inspektorat, ada pengawasan dari masyarakat maupun media. Semuanya transparan. Seandainya ada politisasi guru ASN, PPPK maupun guru Non ASN, silahkan dilaporkan kepada kami untuk kami proses lebih lanjut,” tegasnya. (ziz)
