Ia mengaku, kegiatan Rakor ini dilaksanakan di empat DPD penghasil rumah subsidi terbesar se-nasional (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah – DIY, dan Jawa Timur), selanjutnya nantinya akan lanjut dilaksanakan di DPD-DPD lainnya se-Indonesia guna menghimpun masukan-masukan/rekomendasi dari DPD-DPD terkait menghadapi kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu yang diperkirakan akan habis di akhir bulan Agustus 2024.
“Menyikapi masalah transisi pemerintah maka DPP APERSI secara intensif akan mengusulkan Badan Penyelenggaraan Percepatan Perumahan (BP3) agar lebih diberdayakan dan dimaksimalkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 09 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggaraan Percepatan Perumahan, daripada harus menunggu adanya Kementerian baru yang khusus menangani bidang perumahan,” paparnya. (mam)
