“Saya pikir kalau ada administratif kalau LHKPN tidak benar, mungkin enggak jadi dilantik atau dilantik atau gimana lah, saya enggak tahu. Supaya apa? Ini untuk mendorong integritas dari teman-teman anggota DPR, DPRD dan penyelenggara negara yang lain,” katanya.
“Harus didorong supaya pelaporan LHKPN ini ada sanksinya meskipun tidak pidana, tetapi administratif,” sambungnya. (ziz)
