Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan, tujuh masalah yang ditemukan yakni, terkait dengan, keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (juknis), transparansi pengisian kursi kosong SMA, Mark-Up nilai rapor, jual beli kursi dan banyaknya siswa ‘siluman. Kemudian penambahan daya tampung, siswa titipan, jual beli kursi, hingga kredibilitas lembaga penyelenggara kompetisi.
Temuan banyaknya siswa ‘siluman’ ini mengacu pada daya tampung sekolah. Setelah dicek, siswa yang diterima saat PPDB, melebihi daya tampung. Hal ini banyak ditemukan di hampir semua sekolah.
“Kita sempat memeriksa ke sekolah, ada yang melebihi dari jumlah semestinya,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Berdasarkan pengakuan salah satu guru, kata Fadli sekolah itu terpaksa menerima siswa ‘siluman’ lantaran tekanan masyarakat. Sebab di wilayah itu tidak banyak sekolah swasta terdekat.
