Dikatakan Roni, karena seluruh pemerintah daerah se Indonesia menggunakan aplikasi SIPD terdapat kendala yang dialami, ketika hendak mengupload dokumen pengelolaan keuangan yaitu sering kali eror.
Sehingga, pihaknya bersama pemerintah daerah lain mendatangi Kemendagri supaya memperbaiki kendala terhadap aplikasi SIPD tersebut dan hasilnya sudah mulai lancar.
“Karena digunakan bareng-bareng yang membuat aplikasinya lemot, kita bisa entry di malam hari bahkan pernah kita entry itu waktu jam shubuh, tapi sekarang sudah mulai lancar. Sekarang ini, pemerintah daerah se Indonesia lagi sibuk menyusun anggaran 2025 termasuk Pemkab Serang,” ucapnya.
Terkait apakah ada peningkatan dalam penilaian setelah Pemkab Serang 13 kali berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, kata Roni, untuk peningkatan penilaian hanya BPK RI yang dapat melakukannya, pihaknya hanya bisa mempertahankan apa yang sudah didapatkannya.
