“Setiap perencanaan yang salah itu sama dengan kita merencanakan kegagalan,” ujarnya.
Wahyu mengaku saat ini Disparpora sedang melakukan pembenahan, sehingga nantinya apa yang menjadi sumber potensi PAD dapat teroptimalkan.
“Kemudian terkait dengan PAD, kami sekarang di Disparpora dalam rangka menggenjot PAD, kami mendudukkan aturan itu sebaik mungkin,” katanya.
Wahyu mencontohkan, di Kawasan Stadion Maulana Yusuf (MY) Kota Serang, terdapat aset-aset milik Pemkot yang kini ditempati oleh sejumlah lembaga, hingga partai politik. Namun, ia akan mulai melakukan penilaian aset tersebut agar para lembaga maupun partai politik yang menggunakannya dapat membayar sewa.
“Contohnya yang diisi oleh FKPPI, KONI, Golkar, PWI, itu sudah kita surati semua, karena itu adalah aset milik daerah. Nanti itu akan dilakukan penilaian oleh bagian aset, setelah itu kami akan tagihkan. Kalau tidak bayar, keluar ya keluar aja. Karena bukan apa-apa, sebab Kota Serang masih membutuhkan PAD,” ujarnya. (een)
