“Kami meminta kepada pemprov untuk segera mengambil langkah agar ada solusi. Karena sampai dengan hari ini kami menganggarkan Rp2 miliar per tahun untuk perawatan stadion,” ujar Nizar, kepada Radar Banten.
Ia menilai Pj Gubernur Banten Al Muktabar tak mampu mengelola stadion itu. Menurut Nizar pembangunan BIS menyedot dana hingga Rp800 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditimbulkan Covid-19.
Menurut Nizar Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa bekerja. Karena sudah tiga tahun menjadi Pj Gubernur, tak mampu mengelola station mahal tersebut.
“Kita perlu kesabaran untuk menunggu adanya pergantian kepemimpinan. Karena Pj hari ini buat kami nggak jelas membangunnya, di mana prestasinya,” kata Nizar.
Politisi Gerindra ini menyarankan agar Pemprov Banten membentuk UPT baru di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk mengurus BIS dari pada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang minim progres.
