Dari dialog itu terungkap serangkaian masalah, antara lain tidak memadainya penanganan sampah, kondisi sanitasi yang tak layak, pemenuhan air bersih yang sangat tidak memadai, serta perlunya perbaikan jalan ke kawasan Dadap.
“Semua permasalahan ini sebenarnya sudah berulang kali kami sampaikan di musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kelurahan maupun kecamatan, namun sejauh ini realisasinya belum kami rasakan,”ungkap Rosita.
Untuk penanganan sampah, menurutnya, warga terpaksa menggunakan jasa truk angkuntan milik pemerintah Jakarta Utara dengan bayaran Rp 20 per bulan setiap KK. Hal ini terjadi lantaran truk sampah Pemkab Tangerang tak maksimal melayani warga.
“Truk sampah kabupaten ini kadang ada kadang gak ada. Sementara untuk kebutuhan air bersih, setiap rumah tangga harus merogoh kocek Rp 20 ribu – Rp 30 ribu per hari,”terang Rosita yang juga warga Dadap ini.
Kata dia, warga pesisir Tangerang juga harus mengurut dada ketika mengurus adminduk.
