“Nayangin aja ngurus KTP atau kartu KK misalnya, biayanya selangit, karena oknum mematok Rp 1 juta hingga Rp 2 juta,” imbuh Rosita.
Abubakar dan Beta dari Fitra menerangkan, pihaknya telah mengadakan riset terkait seragkaian masalah di pesisir utara Tangerang.
“Hasilnya riset kami tak jauh dari semua yang dikeluhkan warga Dadap, termasuk pungutan aminduk yang mecapai jutaan rupiah, padahal ini merupakan layanan dasar yang seharus diterima,” ungkap Abubakar.
Pihaknya, lanjut dia, mendesak anggota DPRD agar isu-isu sanitasi, penanganan sampah, ketersediaan air bersih dan infrastruktur jalan di lingkungan warga dadap maupun kawasan permukiman warga di peisir Tangerang lainnya itu mendapat perhatian serius.
“Tolong sampaikan kepada instansi terkait agar serius memprogramkan penangannya, dan ini saya kira bisa didorong oleh legislatif di sini,”pungkas Abubakar.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengatakan, pihaknya merespon keluhan warga pesisir tersebut.
