Dia menambahkan, saat ini dia belum tahu kondisi keuangan UMT setelah dirinya mundur karena mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang pada Pilkada 2024 lalu. Hal ini sesuai ketentuan peraturan pemerintah (PP) untuk menghindari penggunaan fasilitas kampus untuk kepentingan publik.
“Maka saya pastikan selama kampanye tidak lagi bersangkut paut dengan kampus. Jadi tidak mungkin saya menggunakan fasilitas dana kampus, bahkan di rapat PDM+Ortom+UMT tanggal 19 Juli 2024 saya nyatakan haram dana kampus untuk kampanye,” tegasnya.
“Saya bisa pertanggung jawabkan pernyataan ini, bahwa biaya kampanye berasal dari dana pribadi. Jadi tidak benar pemberitaan di medsos soal gagal bayar UMT selalu dikaitkan oleh karena saya mengikuti Pilkada. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya sama sekali,” tandasnya lagi.
Setelah klarifikasi melalui media sosial ini, tambah Amarullah, jika masih berkata negatif yang mengarah kepada tuduhan kepada dirinya tanpa bukti, hal itu merupakan fitnah dan berdelik hukum pencemaran nama baik serta penyebarannya melalui di media sosial melanggar UU ITE.
