“Seperti juga peka melihat hak sosial, keagamaan, pendidikan dan mata pencaharian masyarakat sekitar yang harus diprioritaskan,” tambahnya.
Yunihar juga menilai, polemik yang terjadi saat ini disebabkan oleh minimnya arus informasi dan komunikasi yang jelas dan akurat antara para pihak yang terlibat.
“Kami mendorong agar pemerintah dengan melibatkan elemen masyarakat lainnya secara intens dan masif mensosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak sehingga mereka mengetahui dampak positif dari proyek PSN PIK 2 ini, termasuk harga jual beli serta cakupan wilayah yang masuk dalam ploting pengembang PIK2,” pungkasnya.
Dalam seminar ini, LPBHNU berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam memastikan proyek PSN-PIK2 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat. (zky)
