“Ini perlu kita panggil Kepala BKPSDM, bagaimana seleksi rekrutmen PPPK penuh waktu para THL yang diajukan ke KemenpanRB, karena kalau keinginan kita kuota di masing-masing OPD harus sebanding dengan jumlah THL di setiap OPD,” kata Rusdi.
Rusdi melihat, penerimaan seleksi PPPK penuh waktu tahun 2024 tersebut dinilai adanya kejanggalan. Sebab, terdapat dua OPD, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang diberikan kuota jauh lebih besar dibanding OPD lainnya. Dia menilai ada salah perencanaan dalam rekrutmen tersebut.
Selain itu, masih lemahnya data base kepegawaian di lingkup Pemkot Tangerang yang dikelola BKPSDM, sehingga rekrutmen PPPK penuh waktu ini menimbulkan permasalahan.
“Kalau proses penentuan kuota itu berdasarkan analisa jabatan harusnya BKPSDM sudah bisa menghitung berapa jumlah THL dan beban kerjanya apa saja sehingga analisa jabatan tersebut bisa merekomendasikan jumlah kuota yang sebanding dengan jumlah THL yang ada. Di Tangsel buktinya bisa, masa kita gak bisa,” tegas Rusdi.
