Dia mendesak, sistem rekrutmen penerimaan PPPK di Kota Tangerang perlu dilakukan evaluasi. Sebab, berdasarkan anggaran belanja kepegawaian yang bersumber dari APBD Kota Tangerang, bahwa selama ini Pemkot Tangerang mampu memberikan gaji terhadap ribuan THL. Menurutnya, ketika para THL tersebut diangkat menjadi PPPK pun anggaran belanja kepegawaian di lingkup Pemkot Tangerang tidak jauh berbeda.
“Waktu APBD Kota Tangerang dari Rp4,8 triliun, kemudian Rp5,2 triliun bahkan di Rp5,4 triliun pada APBD 2024 Pemkot mampu menggaji ribuan THL. Nah 2025 ini APBD Kota Tangerang mencapai Rp5,8 triliun , seharusnya mampu mengangkat seluruh THL menjadi PPPK,” paparnya.
“Ini menjadi evaluasi secara keseluruhan di instrumen Pemkot Tangerang, harus memperhatikan persoalan yang ada. Karena segala rentetannya acuannya tetap ada di seluruh elemen Pemkot Tangerang yang terlibat, termasuk DPRD pasti mengetahui,” tandasnya lagi.
