Dia menyarankan agar pemerintah untuk membiayai program MBG secara mandiri, yakni menjalankan program MBG dengan skema pendanaan APBN, APBD maupun optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. “Mungkin kalau dana CSR bisa untuk dimanfaatkan MBG,” ujarnya.
BACA JUGA :
Anggaran Perwatan Armada Sampah Disorot Dewan
Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin sempat mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan MBG melalui dana ZIS.
Menurut Sultan, masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong dan dermawan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu program MBG. “Saya melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?,” kata Sultan. (ziz)
