BANTENEKSPRES.CO.ID. TANGERANG — Pemerintah diminta segera bertindak tegas terhadap isu negatif soal Proyek Strategis Nasional (PSN) Ekowisata Tropical Coastland. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar iklim investasi tidak terganggu.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) beberapa waktu lalu.
“Gerakan politisasi anti PSN Ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada pemerintahan Prabowo,” kata Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid dalam keterangannya yang diteriam, Selasa (20/1/2025).
Ia menjelaskan PSN Ekowisata Tropical Coastland merupakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Secara umum, lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP).
Ini merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian antara pemerintah yang diwakili menteri atau kepala lembaga atau pemerintah daerah.
“Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya, untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif,” kata Syakur.
Syakur mengatakan skema KPBU memiliki banyak keunggulan yang bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, skema KPBU dapat menciptakan penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga, termasuk beberapa cost overrun maupun time overrun.
Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance. Sebab, dalam skema KPBU, pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.
Kedua, skema KPBU bisa untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.
Ketiga, manfaat lain adalah ada akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU. Sebab, dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.
“Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN,” kata Syakur.
Dia menduga propaganda negatif terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland hanya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian Nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Agar investor atau swasta meragukan kredibiltas dan tust terhadap kepemimpinan Prabowo,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan Ekowisata Tropical Coastland. Proyek ini dibiayai dari non-APBN.
“Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Airlangga, Jakarta, Minggu, 19 Januari 2025.
Dia mengatakan proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diproyeksikan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
“PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK2 yang berlokasi di Provinsi Banten,” kata dia. (zky)
