Menurutnya, gagalnya kemandirian pangan nasional selama ini antara lain karena ulah birokrasi yang korup bersekongkol dengan mafia impor. Banyaknya produk pangan impor menjadikan petani, peternak, dan nelayan nasional tidak bisa menjual hasil panennya dengan harga baik.
Kuota impor, rekomendasi dan surat ijin impor banyak yang diperjualbelikan dengan biaya tertentu. “Kami mendukung Presiden yang tegas akan menindak korupsi, khususnya di birokrasi, agar Indonesia bersih, efisien, dan efektif. Rantai pasok hulu hilir sektor pertanian akan lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.
BACA JUGA :
Koleksi 71.723 Buku, DPK Terus Perbaiki Pelayanan
Ia mengajak pelaku usaha dan masyarakat mengembangkan pangan lokal dan mengkonsumsi komoditas hasil petani nasional Indonesia. “Sejumlah barang konsumsi impor seperti tepung terigu, kedelai untuk tempe tahu, dan lainnya bisa diganti komoditas dalam negeri,” papar Guntur.
