SERANG — Penerapan manajemen talenta dalam penetapan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Banten dinilai akan menjadi salah satu faktor pendukung untuk merealisasikan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, mutasi dan pengangkatan pejabat sebetulnya sudah memiliki sistem maritokrasi atau sistem dengan prinsip pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Sistem tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan pejabat lewat open bidding.
“Pengangkatan pejabat terutama eselon I, II, dan seterusnya itu kan sudah ada pakemnya yaitu maritokrasi atau marit sistem,” katanya, Rabu (26/2).
Menurut Adib, sistem melalui open bidding merupakan cara yang paling baik diantara cara penetapan pejabat lainnya. Namun semua sistem nyatanya tetap dapat diintervensi, termasuk dengan sistem manajemen talenta.
