“Teknisnya nanti akan kita keluarkan pergubnya, intinya tidak akan ada penggandaan (anggaran-red), intinya adalah sekarang ini kita ingin bagaimana semua bisa kita satukan dalam sebuah rumusan aturan, yang kemudian tidak melanggar aturan di atasnya,” ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya akan mengawali dengan menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.
“Tujuannya efisiensi yang tidak perlu, kita bersama DPRD dan OPD kita akan akan lakukan proses efisiensi, tapi kita lakukan koordinasi dulu,” jelasnya.
Menurut mantan Ketua DPRD Banten ini, masih banyak pelayanan di Banten yang belum optimal. Seperti di Samsat di mana masyarakat yang ingin membayar pajak masih merasa di persulit.
“Padahal masyarakat yang datang bawa uang buat bayar pajak, tapi masih di suruh menunggu berarti masih kurang,” tuturnya.
Ia mengaku, saat ini di tengah banyaknya pabrik yang tutup di Banten, ternyata banyak juga industri yang mendaftar untuk dibangun di Banten.
