Menurutnya kekosongan jabatan eselon II ini, dinilai sudah terlalu lama yang khawatir nantinya dapat mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong supaya cepat dilaksanakan open bidding ini, bila menunggu bupati baru dilantik akan terlalu lama, kekosongan jabatan ini juga sudah terlalu lama masa harus menunggu lagi. Kalau bisa dipercepat, kalau sudah ada tindak lanjut keputusan dari pemerintah pusat,” katanya, Rabu (19/3).
Kata Dahyani, apabila harus menunggu pelantikan bupati baru, dan langsung open bidding menurut dia terlalu lama.
Ia mendorong pelaksanaan open bidding bisa dilakukan secepatnya, yang terpenting tidak menyalahi aturan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Biar sinkron saja, kaitan kebijakan open bidding, karena ini sangat sensitif momen politik. Kalau bisa cepat dilaksanakan kenapa enggak, yang penting kan tidak menyalahi aturan,” ujarnya.
