“Yang namanya pelantikan rotasi mutasi harus tetap izin BKN, bahkan pindah antar dinas saja harus izin BKN, pegawai staf di dinas A pindah ke dinas b harus izin BKN. Tapi, gimana nanti setelah bupati baru dilantik dia mau langsung gas atau tidak, yang penting proses administrasinya ditempuh,” ujarnya. (agm)
Dewan Desak Open Bidding Jangan Tunggu Bupati Baru
