“Untuk itu, jika dalam waktu dekat ini tidak bisa dicairkan tunjangan BPD itu kami akan turun melakukan aksi unjuk rasa di bulan Ramadan ini, bersama 2300 anggota,” ujarnya.
Lanjutnya, kondisi menghadapi ramadan dan hari raya Idul Fitri sangat mengharapkan adanya realisasi pembayaran tunjangan BPD dan Perangkat Desa yang selama 3 bulan tersebut.
“Kesabaran kami ada batasnya, jika sebelum libur Idul Fitri tidak cair BPD dan Perangkat Desa se-Kabupaten Pandeglang akan menggeruduk kantor bupati,” paparnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut.
Sementara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Sunarto, mengungkapkan bahwa pagu anggaran TPP bagi ASN di Kabupaten Pandeglang tahun 2025 dipatok sebesar Rp 167.
Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pagu TPP tahun 2024 yang mencapai Rp 190.355.965.193.
