Sedangkan pada sektor pembiayaan yang direncanakan Rp. 996,9 miliar lebih, dapat direalisasikan sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan ketepatan dalam merencanakan dan menggunaan anggaran.
Pada sisi belanja daerah tahun 2024, belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai Rp. 5,3 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 5,1 triliun lebih atau 95,31 persen. Sedangkan belanja urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar RP. 1,164 triliun lebih terealisasi sebesar Rp. 1,116 triliun lebih atau 95,88 persen.
“Ini menunjukkan besaran belanja publik lebih besar dibanding belanja pegawai, dan ini telah sesuai dengan peraturan dan tata kelola keuangan daerah,” katanya Nur Rojab lagi.
Kendati demikian, F-Golkar memmberikan catatan terkait pencapaian kinerja program prioritas yang dilaksanakan oleh OPD sampai dengan tahun 2024.
