Selama ini, berdasarkan laporan dari masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait bantuan sosial (bansos) dan pertanahan.
“Jadi dua hal itu yang paling tertinggi di Banten. Misalnya IMB yang belum keluar, hingga sengketa lahan. Kemudian, bantuan sosial, seperti BPJS, PKH dan sebagainya,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, Pemkot Serang akan berupaya untuk meningkatkan dan menata kembali pelayanan di Kota Serang, khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pelayanan.
“Memang dari delapan kabupaten/kota, kami ranking ketujuh, dan tentu kami akan terus berupaya meminta semua OPD pelayanan untuk meningkatkan kembali pelayanannya,” katanya.
Sebelumnya, Kota Serang juga sempat mendapat penilaian merah terkait pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Namun.
Pemkot Serang terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan, sampai tahun ini mendapat penilaian hijau dengan nilai A kategori hijau opini kualitas tertinggi.
