“Padahal saat ini riuh gemuruh Indonesia sedang mengalami krisis demokrasi. Apa yang di posting dia itu salah, seharusnya dia (Agil) mendorong bagaimana upaya-upaya di tengah peringatan darurat yang sedang digaungkan,” ujar Ahda.
Menurut Ahda, jika postingan itu harus diterima sebagai perbedaan pendapat, seharusnya sebagian seorang pimpinan DPRD bisa menahan diri dengan tidak mengunggahnya.
“Kalau ini kan seolah-olah Agil Zulfikar mendukung rezim. Postingannya harus dihapus, dan menyampaikan permohonan maaf,” tegas Ahda.
BACA JUGA: Warga Mengadu Ke DPRD Lebak, Lahan Terendam Akibat Pembangunan Tol Serpan
Sementara itu, hingga berita ini tayang, BANTENEKSPRES.CO.ID berusaha meminta klarifikasi kepada Agil Zulfikar melalui sambungan telepon dan WhatsApp tidak menjawab. (fad)
