TANGERANG—Ketua Posko Relawan Rakyat (Posraya) Indonesia Provinsi Banten, Sahrudin, akan melaporkan aktivitas usaha galian tanah ilegal dan hilir mudik truk tanah ke Presiden, DPRD RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menilai, truk tanah ilegal itu sudah melanggar aturan.
“Kami berencana datang ke Presiden Pak Jokowi, DPR RI dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), untuk mengadukan apa yang kami alami, sekaligus untuk mencari solusi,” kata pria asli Kecamatan Kronjo ini kepada Tangerang Ekspres, Jumat (5/7).
Sahrudin menyatakan, berbagai keluhan dan protes warga akibat dampak negatif aktivitas galian tanah ilegal dan lalulalang armada mobil jenis golongan 3 (sumbu atau gandar tiga) itu di Kecamatan Kronjo itu, seolah tak dihiraukan. Padahal, sejumlah dampak negatif seperti polusi udara, kemacetan dan kecelakaan lalulintas, akibat armada truk pengangkut tanah, masih terus-menerus ‘menghantui’ warga.
