Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mewajibkan kepala daerah baik gubernur maupun bupati, dan wali kota untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan Ad Hoc pemilihan kepala daerah (pilkada).
