SERANG — Fasilitas mewah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni - Dimyati Natakusumah terkena Selengkapnya
Fasilitas mewah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati Natakusumah terkena imbas efisiensi anggaran. Semula, Pemprov Banten sudah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk pakaian dinas dan tempat tidur baru di rumah dinas gubernur. Namun, Andra Soni yang menolak anggaran itu.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro mengatakan, Inpres tersebut bukan berarti menghapus atau meniadakan program kerja yang sudah direncanakan dan dianggarkan baik melalui APBN maupun APBD tahun anggaran 2025.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Nana Supiana menegaskan bahwa jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Banten tetap normal.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru saja mengeluarkan kebijakan yang cukup menarik perhatian. Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diperbolehkan bekerja dari kantor hanya tiga hari dalam seminggu. Sementara dua hari lainnya bisa menjalankan tugas dari rumah atau lokasi lain (Work From Anywhere/WFA).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana menegaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak akan menghambat pelayanan dasar wajib.
Bapemperda DPRD Kota Tangerang telah membahas program pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tahun 2025.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak mengaku telah menganggarkan Rp12 miliar untuk program makan bergizi gratis yang akan di mulai tahin 2025.
TANGERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil meraih penghargaan APBD Award 2024 atas capaiannya sebagai Selengkapnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang menyebutkan realisasi pendapat pajak daerah Kota Serang pada triwulan ketiga mencapai 81,1 persen.
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Nanang Saefudin mengancam akan melakukan mutasi hingga pemecatan Kepala Kelurahan di Kota Serang, apabila Pajak Bumi Bangun Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Serang tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
