Anggota Komisi 11 DPR RI H Andi Ahmad Dara mengakui banyak menerima masukan soal penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran, termasuk di Kabupaten Tangerang. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terus berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan dana desa.
