SERANG — Wali Kota Serang, Budi Rustandi, membongkar segel berupa tumpukan kayu yang berada di Sekolah Dasar Negeri Selengkapnya
Terhitung mulai 1 Oktober 2024, Bank Banten akan mengelola penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer di Pemkot Serang. Hal itu dilakukan sejalan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Bank Banten dengan BPKAD dan Bapenda Kota Serang.
Sebanyak 20 aset berupa tanah, hamparan dan bangunan yang seharusnya diserahkan ke Pemkot Serang, masih dikuasai Pemkab Serang.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun anggaran 2024 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, dengan dilakukannya penanganan di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (2/9).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang masih menerima tenaga honorer.
Pendapatan Daerah Kota Serang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Serang tahun 2024 naik hingga 5,3 persen atau sekitar Rp1.527.038.479.774.
Pemkot Serang sudah setuju menempatkan uang kas daerahnya di Bank Banten. Namun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Serang dengan Bank Banten harus batal. Padahal, kedua belah pihak sebelumnya telah bersepakat untuk menandatangani kerja sama terkait Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang buka suara mengenai adanya penyitaan dokumen aset oleh penyidik Polresta Serang Kota terkait dugaan pemalsuan surat hibah lahan yang saat ini digunakan sebagai gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Kuranji.
Kuasa hukum Ahmad Bin Samin membantah adanya titik terang atau kesepakatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengenai sengketa lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan. Bahkan, pada pertemuan mediasi yang difasilitasi Kapolresta Serang Kota pada pekan lalu ditunda karena belum adanya titik temu.
SERANG — Kasus laporan kendaraan dinas (Randis) hilang di Kota Serang, kini mulai terang. Dari 64 randis yang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dinyatakan hilang, Sebagian kini diketahu. Yakni, sebanyak 62 Randis dinyatakan masih ada namun dalam keadaan rusak. Sementara, dua di antaranya belum diketahui jejaknya.
Tak hanya di Pemprov Banten, di Pemkot Serang banyak kendaraan dinas yang ‘hilang’. Randis yang hilang itu, saat ini masih dipakai pejabat yang sudah pensiun. Bahkan mantan Wali Kota Serang Syafrudin dan Wakil Wali Kota Serang Subadri juga belum mengembalikan randis.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
