Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik yang setiap tahunnya dianggarkan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi desa (PPID Desa) dinilai hanya menghamburkan anggaran, karena mayoritas keberadaannya tidak aktif dan masyarakat tidak bisa menikmati layanan tersebut.
